bab 3 ekonomi

A.Keuangan Negara

Seperti sebuah rumah tangga, negara perlu mengatur dan mengelola keuangannya dengan baik. Agar bisa memenuhi semua pengeluarannya,negara harus memiliki pendapatan atau penerimaan. Dari mana saja pendapatan atau penerimaan negara bisa diperoleh? Untuk apa saja pengeluaran yang dilakukan oleh negara? Bagaimana mengatasi pendapatan yang lebih kecil dibandingkan pengeluaran, perlukah negara berutang ke luar negeri? Itulah yang akan kita pelajari sekarang. Mempelajari cara-cara negara memperoleh pendapatan dan cara-cara negara membelanjakannya berarti mempelajari keuangan negara. Jadi, keuangan negara adalah ilmu yang mempelajari cara cara negara atau pemerintah memperoleh pendapatan serta cara-cara negara atau pemerintah melakukan pengeluaran serta pengaruh-pengaruhnya terhadap perekonomian.

B. APBN

Sumber-sumber pendapatan negara dan berbagai jenis pengeluaran negara dapat  kita lihat pada APBN. APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibuat oleh pemerintah setiap tahun. Seperti apa APBN itu? Berikut ini kita akan mempelajarinya.

1. Arti dan Landasan Hukum APBN

APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sesuai dengan kepanjangannya, APBN dapat diartikan sebagai suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu satu tahun.

Pada zaman Orde Baru (Orba), APBN dirancang dan dilaksanakan untuk satu tahun mulai 1 April – 31 Maret tahun berikutnya, misalnya mulai 1 April 1995 – 31 Maret 1996. Akan tetapi, sejak tahun 2000 (Era Reformasi),APBN dirancang dan dilaksanakan untuk satu tahun mulai 1 Januari – 31Desember tahun yang sama.APBN dirancang berdasarkan landasan hukum tertentu. Landasan hukum tersebut adalah sebagai berikut.

a. UUD 1945 Pasal 23 (sesudah diamandemen) yang pada intinya berisi:

1) APBN ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang.

2) Rancangan APBN dibahas di DPR dengan memerhatikan pendapat Dewan Perwakilan Daerah.

3) Apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran yang diusulkan

pemerintah, maka pemerintah memakai APBN tahun lalu.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendapatan dan Belanja

Negara.

c. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

INFO

Samakah Pendapatan Nasional dengan Pendapatan

Negara?

Apabila salah seorang dari kalian tiba-tiba bertanya: “Apakah pendapatan Nasional yang kita pelajari di kelas X itu sama dengan Pendapatan Negara yang tercantum dalam APBN? Kalau tidak sama, lalu apa perbedaan Pendapatan Nasional dengan Pendapatan Negara?

Bagaimana? Mampukah kalian menjawab pertanyaan itu? Belum mampu? Kalau begitu, simaklah uraian berikut: Berdasarkan pendekatan pendapatan, Pendapatan Nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima semua pemilik faktor produksi di suatu negara sebagai balas jasa penggunaan faktor-faktor produksi, selama satu tahun. Pemilik faktor-faktor produksi tersebut terdiri dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan masyarakatluar negeri. Adapun yang dimaksud Pendapatan Negara, seperti yang tercantum dalam APBN adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima negara yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak yang akan digunakan negara untuk membiayai semua kebutuhannya.Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Nasional berbeda dengan Pendapatan Negara. Pendapatan Nasional lebih luas cakupannya dibandingkan pendapatan Negara. Dalam Pendapatan Nasional, pendapatan yang dihitung mencakup pendapatan yang diterima oleh semua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah (negara) dan masyarakat luar negeri, sedangkan Pendapatan Negara hanya merupakan penerimaan yang diperoleh suatu negara selama 1 tahun untuk membiayai kebutuhannya. Dan, sering kali dalam APBN diperlihatkan berapa persen jumlah Pendapatan Negara jika dibandingkan dengan pendapatan Nasional (dalam hal ini PDB/Produk Domestik Druto).

2. Tujuan dan Fungsi APBN

Berikut ini adalah penjelasan mengenai tujuan dan fungsi APBN.

a. Tujuan APBN

APBN disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan negara. Dengan adanya APBN, pemerintah sudah mempunyai gambaran yang jelas mengenai apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dilakukan selama satu tahun. Dengan adanya APBN sebagai pedoman tersebut, diharapkan kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari. Dan, apabila APBN disusun dengan baik dan tepat, serta dilaksanakan sesuai aturan, maka akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan kemakmuran bangsa.

b. Fungsi APBN

Fungsi APBN meliputi:

1) Fungsi Alokasi

Dengan adanya APBN, pemerintah dapat mengalokasikan (membagikan) pendapatan yang diterima sesuai dengan sasaran yang dituju. Misalnya, berapa besar untuk belanja (gaji) pegawai, untuk belanja barang, dan berapa besar untuk proyek.

2) Fungsi Distribusi

Dengan adanya APBN, pemerintah dapat mendistribusikan pendapatan yang diterima secara adil dan merata. Fungsi distribusi dilakukan untuk memperbaiki distribusi pendapatan di masyarakat sehingga masyarakat miskin dapat dibantu. Caranya, antara lain dengan melakukan kebijakan subsidi seperti subsidi BBM.

3) Fungsi Stabilisasi

Dengan adanya APBN, pemerintah dapat menstabilkan keadaan perekonomian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, dalam keadaan inflasi (harga barang dan jasa naik), pemerintah dapat menstabilkan perekonomian dengan cara menaikkan pajak. Dengan

menaikkan pajak, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi sehingga harga-harga dapat kembali turun.

3. Cara Penyusunan serta Pelaksanaan,

Pengawasan dan Pertanggungjawaban APBN Uraian berikut ini akan menjelaskan tentang cara-cara penyusunan APBN serta pelaksanaan dan pengawasannya.

a. Asas Penyusunan APBN

Asas penyusunan APBN adalah sebagai berikut:

1) Kemandirian, yang berarti pembiayaan negara didasarkan atas

kemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negeri hanya sebagai

pelengkap.

2) Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.

3) Penajaman prioritas pembangunan, yang berarti mengutamakan

pembiayaan yang lebih bermanfaat.

b. Cara Penyusunan APBN

APBN disusun melalui cara-cara berikut ini.

1) Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). RAPBN disusun pemerintah atas dasar usulan anggaran yang dibuat oleh setiap departemen atau lembaga negara yang diusulkan kepada pemerintah dalam bentuk DUK (Daftar Usulan

Kegiatan) dan DUP (Daftar Usulan Proyek). DUK diusulkan untuk membiayai kegiatan rutin dan DUP diusulkan untuk membiayai pembangunan.

2) Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas.

3) DPR membahas RAPBN dengan dua tujuan: diterima atau ditolak.

4) Jika diterima, RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Namun, jika ditolak, pemerintah harus menggunakan APBN sebelumnya.

c. Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban APBN

Penjelasan tentang pelaksanaan, pengawasan dan pertangungjawaban APBN adalah sebagai berikut.

1) Pelaksanaan APBN

APBN yang sudah disahkan digunakan pemerintah sebagai pedoman pendapatan dan pengeluaran, sekaligus sebagai program kerja pemerintah selama satu tahun. Setiap pengeluaran harus berdasarkan DIK (Daftar Isian Kegiatan) dan DIP (Daftar Isian Proyek). Pembayaran

DIK dan DIP dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dalam bentuk SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) yang dapat ditukarkan dengan uang tunai.

2) Pengawasan APBN

Agar tidak terjadi penyimpangan, pelaksanaan APBN harus diawasi.Lembaga yang bertugas mengawasi APBN, di antaranya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai instansi pengawas tertinggi. Selain itu, masyarakat juga bisa turut serta mengawasi pelaksanaan APBN.

3) Pertanggungjawaban APBN

Pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN dalam bentuk PAN (Perhitungan Anggaran Negara) yang disampaikan kepada DPR untuk diteliti.

4. Sumber-Sumber Pendapatan Negara dan Jenis- Jenis Pembelanjaan Negara

Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pembelanjaan negara.

a. Sumber-Sumber Pendapatan Negara

Setiap negara pasti ingin memperoleh pendapatan yang sebanyak banyaknya. Caranya, yaitu dengan menggali semua sumber pendapatan yang ada di negara tersebut. Sumber-sumber pendapatan tiap negara berbeda. Begitu juga Indonesia sebagai negara sektor migas (minyak dan

gas). Namun, sejak harga BBM di dunia merosot pada tahun 1982, pemerintah mulai mendorong sektor nonmigas agar mampu meningkatkan pendapatan negara. Mulai tahun 1984 penerimaan dari nonmigas terus meningkat dan pada tahun 1987 jumlahnya sudah seimbang dengan jumlah

sektor migas. Selanjutnya, sumber-sumber pendapatan Indonesia berdasarkan APBN tahun 2001  adalah sebagai berikut.

1) Pendapatan Negara terdiri atas: penerimaan dalam negeri dan hibah.

2) Penerimaan dalam negeri berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan

bukan pajak.

Tabel 3.1 Sumber-Sumber Pendapatan Negara

Sumber-Sumber Pendapatan Negara
I. Penerimaan Dalam Negeri

A. Penerimaan Perpajakan

1. Pajak Dalam Negeri, terdiri dari:

a. Pajak Penghasilan migas dan nonmigas

b Pajak Pertambahan Nilai

c. Pajak Bumi dan Bangunan

d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

e. Cukai

f. Pajak lainnya.

2. Pajak Perdagangan Internasional, terdiri dari:

a. Bea masuk

b. Pajak/Pungutan ekspor

B. Penerimaan Bukan Pajak

1. Penerimaan SDA (Sumber Daya Alam), terdiri dari:

a. Minyak bumi

b. Gas alam

c. Pertambangan umum

d. Kehutanan

e. Perikanan

2. Bagian laba BUMN

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya.

II. Hibah

INFO

Kenaikan Harga Minyak Bukan lagi Surga bagi Indonesia Bagi negara produsen minyak, anggota OPEC seperti Indonesia sekalipun, drama kenaikan harga minyak tidak lagi disambut dengan rasa syukur. Dongeng tentang rezeki minyak, istilah yang selalu kita baca dalam setiap halaman surat kabar antara 1970-an dan 1980-an sudah jarang kita temukan lagi. Soalnya, produksi minyak terus menurun sebaliknya konsumsinya terus menanjak. Satu dari tiga liter

BBM yang hari ini dibakar rakyat Indonesia harus didatangkan dari pasar minyak Asia di Singapura, Cina, sampai Nigeria. Akibatnya, kenaikan harga di pasar internasional tak bisa lagi

kita nikmati sebagai rezeki bonanza minyak seperti di masa lalu. Lonjakan harga justru menjadi tulah yang menggerogoti simpanan cadangan devisa. Minyak yang selama ini menjadi sumber kekayaan devisa, kini berbalik menjadi ancaman terhadap kesehatan neraca pembayaran.

Lebih celaka lagi, harga minyak di dalam negeri belum sepenuhnya disetarakan dengan harga di pasar internasional. Melalui instrumen yang disebut subsidi energi, pemerintah terus menjadi bumper yang harus siap menomboki selisih harga minyak internasional dengan harga minyak domestik. Makin tinggi harga minyak di pasar dunia makin sempit ruang gerak pemerintah untuk melakukan manuver terhadap anggaran negara. Tahun ini, dengan patokan harga minyak US$ 35 per barel saja,dana subsidi yang harus disediakan melambung hingga mencapai Rp 63 triliun, melonjak hampir lima kali lipat dari jumlah yang sebelumnya dianggarkan. Jumlah yang kolosal itu setara dengan tiga kali lipat anggaran yang disediakan untuk subsidi pendidikan nasional. Semakin sering harga minyak bergejolak, semakin kerap kita harus menyesuaikan pos-pos dalam APBN. Di atas semua itu, subsidi minyak mematikan upaya pencarian sumber energi alternatif. Harga minyak di pasar lokal yang terus menerus dibuat murah, membuat kita tak punya gairah untuk mengeksplorasi sumber energi yang lebih masuk akal. Tak ada cara lain, subsidi bahan bakar harus dihentikan agar dasar-dasar perekonomian menjadi lebih sehat. Namun, penghapusan

yang tiba-tiba bukan hanya meledakkan keguncangan politik, tapi juga melahirkan gempa ekonomi.

b. Jenis-Jenis Pembelanjaan Negara

Pembelanjaan atau pengeluaran negara sebaiknya diupayakan sama dengan pendapatan negara. Namun, pada kenyataannya sering kali pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatan negara sehingga Negara mengalami defisit (kekurangan). Untuk menutupi kekurangan tersebut, negara bisa melakukan privatisasi (menjual saham perusahaan negara kepada masyarakat), menjual aset negara, menerbitkan obligasi (surat pengakuan utang), serta berutang ke luar negeri.

Tabel 3.2. Jenis-jenis belanja negara

Jenis-Jenis Belanja Negara
I. Belanja Pemerintah Pusat

A. Pengeluaran Rutin

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang

3. Pembayaran Bunga Utang

a. Utang Dalam Negeri

b. Utang Luar Negeri

4. Subsidi

a. Subsidi BBM

b. Subsidi Non-BBM

5. Pengeluaran rutin lainnya

B. Pengeluar an Pembangunan

1. Pembiayaan pembangunan rupiah

2. Pembiayaan proyek

II. Belanja Daerah (Dana Perimbangan)

A. Dana Bagi Hasil

B. Dana Alokasi Umum

C. Dana Alokasi Khusus

Jika dilihat dari sifatnya, belanja atau pengeluaran negara dapat dibedakan menjadi dua macam:

1) Pengeluaran yang bersifat ekskausatif, yaitu pengeluaran untuk membeli

barang dan jasa yang dapat langsung dikonsumsi atau dapat menghasilkan barang lain.

2) Pengeluaran yang bersifat transfer, yaitu pengeluaran yang berbentuk

dana bantuan sosial, seperti subsidi atau sumbangan kepada korban

bencana alam dan hadiah-hadiah kepada negara lain.

5. Perubahan Format APBN

Sejak Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, format APBN mulai April tahun 2000 mengalami perubahan-perubahan sebagai berikut.

a. Perubahan Periode Anggaran

Pada masa pemerintahan Orba, periode anggaran dimulai 1 April – 31 Maret tahun berikutnya. Sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid, periode tersebut diubah menjadi 1 Januari – 31 Desember tahun yang sama. Akibat perubahan ini, khusus tahun 2000 APBN berlaku hanya sembilan bulan, yaitu 1 April – 31 Desember tahun 2000. Perubahan ini memudahkan siapa

pun untuk menganalisis kinerja perekonomian Indonesia, baik dalam skala nasional maupun internasional.

b. Perubahan Struktur Penyajian

Perubahan struktur penyajian APBN Indonesia disesuaikan dengan standar yang berlaku dalam Government Finance Statistics (GFS) atau Statistik Keuangan Pemerintah. Perubahan struktur penyajian tersebut meliputi:

1) Struktur APBN dengan tegas memisahkan unsur-unsur sebagai berikut:

a) pendapatan negara dan hibah,

b) belanja negara,

c) defisit/surplus, dan

d) pembiayaan.

Pada APBN sebelum tahun 2000 unsur defisit surplus dan unsure pembiayaan tidak tercantum secara jelas dalam APBN. Di samping itu, pada APBN sebelum tahun 2000 walaupun negara mengalami defisit, defisit tersebut tidak tercantum dengan jelas, karena pada saat itu utang

kepada luar negeri masih dianggap sebagai penerimaan negara. Dengan struktur APBN yang baru, defisit tersebut akan tampak dengan jelas.

2) Pinjaman Luar Negeri tidak lagi dianggap sebagai komponen Penerimaan Negara (seperti yang terjadi pada APBN sebelum tahun 2000). Pinjaman Luar Negeri sekarang dianggap sebagai komponenPembiayaan. Ini terjadi karena mulai APBN tahun 2000, yang dimaksud dengan Penerimaan Negara adalah semua penerimaan yang tidak wajib dibayar kembali oleh pemerintah. Karena pinjaman luar negeri wajib dibayar kembali, maka hal itu tidak digolongkan sebagai penerimaan negara.

Adapun unsur pembiayaan muncul dengan tujuan:

1) Apabila APBN mengalami defisit, unsur Pembiayaan akan menjelaskan

bagaimana cara menutup defisit, misalnya dengan cara berutang ke

luar negeri.

2) Apabila APBN mengalami surplus, unsur pembiayaan akan menjelaskan

bagaimana surplus (kelebihan) itu akan digunakan (dibelanjakan).

6. Dampak APBN terhadap Perekonomian

Keberadaan APBN mempunyai dampak (pengaruh) besar terhadap perekonomian. Tanpa adanya APBN, negara tidak memiliki pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, termasuk dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, serta tidak memiliki alat (sarana) yang tepat untuk memperbaiki perekonomian. Secara rinci, dampak atau pengaruh APBN

terhadap perekonomian adalah sebagai berikut:

a. APBN memberi pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi.

Misalnya, jika dalam APBN prioritas pembangunan ditujukan pada bidang industri maka pemerintah tentu akan lebih banyak melakukan pembangunan di bidang industri.

b. APBN dapat digunakan sebagai alat perbaikan perekonomian.

Apabila negara mengalami gejala ekonomi yang buruk, APBN dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian. Contohnya, pada tahun 1982, Indonesia melihat harga BBM dunia terus menurun. Menurunnya harga BBM adalah pertanda buruk bagi Indonesia, karena

Indonesia sangat menggantungkan penerimaan pada sektor migas. Untuk memperbaiki keadaan tersebut, pada penyusunan APBN selanjutnya, pemerintah berusaha keras meningkatkan penerimaan dari sektor nonmigas, misalnya meningkatkan penerimaan sektor pajak.

Penerimaan sektor pajak dapat ditingkatkan di antaranya dengan cara memperbaiki sistem pemungutan pajak di Indonesia. Kini terbukti, pajak menjadi sektor andalan bagi penerimaan negara (70% lebih penerimaan Indonesia diperoleh dari sektor pajak). Dari uraian di atas, dapat

disimpulkan bahwa APBN dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian.

c. APBN dapat memengaruhi perubahan harga secara keseluruhan.

Jika dalam penyusunan APBN pemerintah menurunkan atau menghilangkan subsidi BBM, berarti harga BBM akan naik. Kenaikan harga BBM akan diikuti dengan kenaikan harga barang dan jasa lain yang banyak dibutuhkan masyarakat. Itu berarti, APBN dapat memengaruhi perubahan harga secara keseluruhan.

d. APBN dapat memengaruhi tingkat produktivitas perusahaan.

Misalnya, untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah menaikkan tarif pajak ekspor. Kenaikan tersebut akan memengaruhi sikap para eksportir. Jika tarif pajak ekspor dianggap terlalu tinggi maka bisa menurunkan produktivitas para eksportir. Akibatnya, jumlah ekspor

menjadi menurun. Sebaliknya, jika pemerintah menurunkan tarif pajak ekspor, para eksportir justru akan lebih meningkatkan ekspornya.

e. APBN dapat memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan.

Distribusi pendapatan yang tidak merata dan tidak adil bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial yang tinggi suatu saat bisa meledak dan menimbulkan kerusuhan seperti

perusakan dan pembakaran. Perusakan dan pembakaran akan memengaruhi kinerja perekonomian nasional. Dalam hal ini, APBN bisa digunakan sebagai alat untuk memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan.

INFO

Penghentian Pembayaran Utang dan Penerimaan Hibah

dengan melakukan kebijakan subsidi, baik subsidi BBM atau subsidi non-BBM. Subsidi tersebut diberikan bagi pihak yang membutuhkan. Saat ini, subsidi BBM diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk pemberian Raskin (beras untuk rakyat miskin), penyediaan fasilitas kesehatan danpendidikan. Selain subsidi, pemerintah juga bisa menggunakan pajak untuk Penghentian Pembayaran Utang dan Penerimaan Hibah Pemerintah telah menghentikan pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo antara Januari-Maret 2005 senilai 350 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp3,238 triliun. Pemerintah menyurati 19 negara anggota Paris Club untuk meminta agar pinjaman yang ditunda pembayarannya itu tidak dikenakan beban bunga berlipa tyang sangat memberatkan. Demikian diungkapkan Menteri Keuangan Jusuf Anwar Jusuf mengatakan, sejak Januari 2005 hingga Februari 2005, pemerintah sudah menghentikan pembayaran bunga serta pokok pinjaman pada negara-negara anggota Paris Club. Pembayaran itu akan dilakukan nanti. Tergantung pada maturity-nya (jangka waktu), termasuk untuk bulan Maret. “Permohonan saya itu akan mereka bahas, mereka akan sepakat dan jawabannya akan seragam. Itu merupakan jawaban mereka atas permintaan itu,” kata Jusuf.

Sementara terkait dengan komitmen hibah Pemerintah Australia dan Jepang, Jusuf menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti komitmen hibah itu hingga dapat dicairkan. Tindak lanjut atas hibah dari kedua negara itu akan dilakukan oleh pemerintah pada bulan

Maret 2005, Australia memberikan 500 juta dolar Australia dalam bentuk hibah dan 500 juta dolar Australia lainnya berbentuk pinjaman lunak. Saya akan ke Sydney untuk memastikan bentuk-bentuk teknis pencairannya, termasuk tingkat bunga pinjamannya, dan memastikan

ada persyaratan atau tidak, kata Jusuf. Sementara untuk hibah dari Pemerintah Jepang senilai 146 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp1,35 triliun, Jusuf mengatakan, bantuan itu sudah tersedia untuk Indonesia sejak bulan Januari 2005. Bantuan tersebut disimpan dalam rekening Pemerintah Indonesia di Bank of Tokyo Mitsubishi dan hanya dapat dicairkan

setelah desain lengkap tentang pembangunan kembali Aceh dan Sumatera Utara selesai disusun oleh pemerintah untuk memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan.

 

 

7. Hubungan Korupsi dengan APBN

Seperti sudah dijelaskan dalam pengantar bab ini, Indonesia ternyata adalah negara terkorup urutan pertama di kawasan ASEAN, sekaligus negara terkorup urutan keenam dari 133 negara di dunia. Berarti, korupsi telah membudaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya,

kita tidak ingin sebutan seperti itu melekat selamanya pada bangsa ini. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Korupsi berasal dari kata corrupt (bahasa Inggris) yang berarti jahat,

rusak, mengubah, menyuap, atau menyalahgunakan. Kata korupsi sering disandingkan dengan kata kolusi dan nepotisme. Kolusi adalah kerja sama antar penyelenggara negara atau kerja sama antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang bisa merugikan negara, masyarakat, atau orang lain. Nepotisme adalah perbuatan penyelenggara negara yang menguntungkan dengan mengutamakan kepentingan keluarga atau kroninya sehingga merugikan negara, masyarakat, atau orang lain. KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) bagaimanapun bentuknya sangat merugikan dan perlu diberantas. Dalam pembahasan selanjutnya, akan kita batasi hanya

pada masalah korupsi. Berikut ini akan diuraikan bagaimana APBN bisa dikorupsi. Sudah banyak kasus yang diangkat di media massa. Jika dikelompokkan, ada dua macam tindakan korupsi dalam APBN.

a. Korupsi dari sisi pendapatan negara dilakukan dengan cara:

1) Ada sebagian pendapatan negara yang tidak dilaporkan (digelapkan) untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Misalnya: kasus penggelapan pajak.

2) Menghindari pembayaran pajak, termasuk bea, atau cukai. Hal ini bisa dilakukan dengan cara penyelundupan. Barang yang diselundupkan ke luar negeri, tentu terbebas dari tarif pajak ekspor.

Begitu juga, barang yang diselundupkan ke dalam negeri tentu terbebas dari tarif pajak impor. Dengan demikian, kegiatan penyelundupan merugikan negara dari sisi pendapatan.

b. Korupsi dari sisi Pembelanjaan Negara dilakukan dengan cara:

1) Melaporkan pembelanjaan lebih besar daripada nilai sebenarnya

yang disebut dengan istilah mark up.

2) Melaporkan pembelanjaan fiktif (pembelanjaan yang sebenarnya tidak pernah terjadi). Hal ini dilakukan dengan cara memalsukan dokumen-dokumen.

3) Mengurangi jatah pembelanjaan, misalnya yang seharusnya senilai Rp x, tetapi dikurangi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini bisa juga disebut dengan istilah pungli (pungutan liar). Coba kalian baca contohnya di sekilas info.

4) Mengalihkan suatu pembelanjaan ke bentuk lain yang tidak sesuai

aturan. Misalnya, mengalihkan pembelanjaan bencana alam menjadi

pembelanjaan pembangunan rumah dinas pegawai.

C. APBD

Setiap daerah, baik Tingkat I (Propinsi) ataupun Tingkat II (Kota dan Kabupaten) harus menyusun APBD. Berikut ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan APBD.

1. Arti dan Landasan Hukum APBD

APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD dapat diartikan sebagai suatu daftar yang memuat perincian sumbersumber pendapatan daerah dan macam-macam pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 mengartikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Adapun landasan hukum penyusunan APBD adalah:

a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah

pasal 25 yang berbunyi: Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang …, menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 4 yang berbunyi: Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD. APBD harus disusun Pemerintah Daerah setiap tahun,

yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah:

1) Gubernur dan perangkatnya yang memerintah daerah propinsi.

2) Walikota dan perangkatnya yang memerintah daerah kota (dulu disebut Kotamadya).

3) Bupati dan perangkatnya yang memerintah daerah kabupaten.

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta

Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Penghitungan APBD.

2. Tujuan dan Fungsi APBD

Seperti halnya dalam APBN, APBD pun memiliki tujuan dan fungsifungsi. Berikut ini adalah penjelasan tentang tujuan dan fungsi-fungsi APBD.

a. Tujuan APBD

APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan, selama satu tahun. Dengan adanya APBD sebagai pedoman, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.

b. Fungsi APBD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003, pasal 66, APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi Otorisasi

Fungsi otorisasi berarti APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2) Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan berarti APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan berarti APBD menjadi pedoman untuk menilai (mengawasi) apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4) Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi berarti APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5) Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi berarti APBD dalam pendistribusiannya harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Cara Penyusunan APBD serta Pelaksanaan,

Pengawasan dan Pertanggungjawaban APBD Selanjutnya akan dijelaskan cara-cara atau tahap-tahap penyusunan APBD serta pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban APBD.

a. Cara Penyusunan APBD

APBD disusun melalui cara-cara atau tahap-tahap sebagai berikut:

1) Pertama, pemerintah daerah menyusun RAPBD (Rancangan APBD). RAPBD disusun pemerintah daerah atas dasar usulan dari setiap perangkat belanja administrasi dan umum 326.928.112 daerah yang diusulkan dalam bentuk RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja).

2) Pemerintah daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas.

Sebelum membahas RAPBD, DPRD menyosialisasikan RAPBD kepada masyarakat untuk mendapat masukan. Masukan tersebut dicatat dan akan dibukukan sebagai lampiran.

3) DPRD membahas RAPBD bersama dengan Tim Anggaran Eksekutif.

4) RAPBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi APBD untuk

dilaksanakan.

b. Pelaksanaan, Pengawasan dan PertanggungjawabanAPBD

Berikut ini adalah penjelasan tentang pelaksanaan, pengawasan dan  APBD.

1) Pelaksanaan APBD

Berdasarkan APBD yang sudah disahkan, Kepala Daerah menetapkan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) menjadi DASK (Daftar Anggaran Satuan Kerja). DASK yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah inilah yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan semua pengguna anggaran.

2) Pengawasan APBD

Agar tidak terjadi penyimpangan, pelaksanaan APBD harus diawasi. Lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan APBD adalah DPRD dan pejabat internal yang diangkat oleh kepala daerah.

3) Pertanggungjawaban APBD

Ada dua macam laporan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan Kepala Daerah. Yaitu laporan pelaksanaan APBD Triwulanan yang disampaikan setiap tiga bulan sekali, dan laporan pelaksanaan APBD Tahunan, yang disampaikan setiap akhir tahun.

4. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dan Jenis-Jenis Pembelanjaan Daerah

Dalam bagian ini, akan dijelaskan tentang sumber-sumber pendapatan daerah dan jenis-jenis pembelanjaan daerah.

a. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan asli yang diperoleh dari daerah tersebut, meliputi:

a) pajak daerah;

b) retribusi daerah;

c) hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d) lain-lain PAD yang sah seperti: pendapatan bunga, jasa giro, komisi dan potongan.

2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari APBN, meliputi:

a) Dana Bagi Hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase dari pajak dan SDA (Sumber Daya Alam) untuk mendanai kebutuhan daerah.

b) Dana Alokasi Umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

c) Dana Alokasi Khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang sesuai dengan prioritas nasional.

3) Lain-Lain Pendapatan

Lain-lain pendapatan terdiri dari:

a) Hibah, yaitu bantuan yang tidak mengikat dari pihak lain.

b) Dana darurat, yakni dana dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk keperluan mendesak, seperti bencana alam atau peristiwa luar biasa lainnya.

b. Jenis-Jenis Pembelanjaan Daerah

Pembelanjaan Daerah terdiri atas:

1) Belanja Aparatur Daerah, yang meliputi:

a) Belanja Administrasi Umum

b) Belanja Operasi dan Pemeliharaan

c) Belanja Modal

2) Belanja Pelayanan Publik, yang meliputi:

a) Belanja Administrasi Umum

b) Belanja Operasi dan Pemeliharaan

c) Belanja Modal

3) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

4) Belanja Tidak Tersangka

5. Format APBD

Penyusunan format APBD sama dengan penyusunan format APBN yang baru (tahun 2000 – sekarang) yang memisahkan dengan tegas unsur-unsur:

a. Pendapatan Daerah;

b. Belanja Daerah;

c. Surplus/Defisit; dan

d. Pembiayaan..

6. Dampak APBD terhadap Perekonomian

Seperti APBN, keberadaan APBD juga berpengaruh besar terhadap perekonomian. Misalnya, di era otonomi daerah, setiap pemerintah daerah di Indonesia pernah berlomba meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan menciptakan atau menaikkan berbagai pungutan (pajak, retribusi, dan lain-lain) yang berakibat terjadi high cost economy (ekonomi biaya tinggi). Ekonomi biaya tinggi sangat merugikan sektor perekonomian karena bisa menaikkan harga barang dan jasa. Kenaikan harga, menjadikan barang dan jasa Indonesia tidak bisa bersaing dengan barang dan jasa dari luar negeri. Untuk mengantisipasi kenaikan harga barang, akhirnya pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang pada pasal 7 melarang pemerintah daerah untuk: menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, serta kegiatanekspor dan impor. Uraian di atas hanyalah satu contoh bahwa APBD memiliki dampak terhadap perekonomian. Selengkapnya, dampak (pengaruh) APBD terhadap perekonomian adalah sebagai berikut:

a. APBD mampu memberikan pedoman bagi kegiatan pembangunan

ekonomi di daerah. Dengan adanya APBD, pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan pembangunan ekonomi sehingga semua kegiatan dapat terarah dan perekonomian daerah diharapkan bisa meningkat.

b. APBD dapat digunakan sebagai alat perbaikan perekonomian. Jika

daerah mengalami gejala ekonomi yang buruk, misalnya mengalami ekonomi biaya tinggi, APBD dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian. Caranya, pada penyusunan APBD tahun berikutnya, pemerintah daerah harus mengurangi atau bahkan menghapuskan beberapa pungutan yang memberatkan.

c. APBD dapat memengaruhi perubahan harga di daerah, misalnya: dalam

rangka meningkatkan PAD, pemerintah daerah menaikkan tarif beberapa pungutan, seperti tarif pendaftaran rumah sakit, tariff pengujian kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak sarang burung walet. Semua kenaikan tarif tersebut tentu akan berpengaruh terhadap harga barang dan jasa. Satu hal yang perlu diingat oleh pemerintah daerah, jangan sampai kenaikan-kenaikan tersebut menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

d. APBD mampu memengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Apabila pemerintah daerah menetapkan peraturan yang menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah, hal itu akan memengaruhi produktivitas perusahaan-perusahaan tertentu, seperti perusahaan yang menjual produknya ke daerah lain atau perusahaan yang mendatangkan bahan

bakunya dari daerah lain.

e. APBD dapat memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan.

Misalnya, di Garut kita mengenal adanya sarang burung walet yang tentunya membuat kaya para pemiliknya. Agar kekayaan mereka tidak bertumpuk dan menimbulkan kecemburuan sosial serta menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan maka pada APBD dianggarkan pajak sarang burung walet. Pajak yang dikenakan pada pemilik sarang burung walet akan digunakan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan demikian, distribusi pendapatan di masyarakat diharapkan lebih merata.

D. Kebijakan Fiskal

Untuk memperoleh wawasan yang baik mengenai kebijakan fiskal, berikut kita akan mempelajari arti kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, dan jenis-jenis kebijakan fiskal.

1. Arti Kebijakan Fiskal/Anggaran

Dua contoh di atas adalah sedikit dari kebijakan pemerintah dalam mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Mengapa pemerintah harus mengubah penerimaan dan pengeluaran negara? Alasannya, pemerintah ingin mengatur perekonomian menjadi lebih baik. Semua kebijakan yang

dilakukan pemerintah dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara disebut dengan istilah Kebijakan Fiskal. Kebijakan Fiskal disebut juga Kebijakan Anggaran. Kebijakan Anggaran, mengakibatkan perubahan angka-angka yang terdapat dalam APBN.

2. Tujuan Kebijakan Fiskal/Anggaran

Secara rinci, kebijakan anggaran dilakukan pemerintah dengan tujuan sebagai berikut:

a. untuk menciptakan stabilitas ekonomi;

b. untuk menciptakan lapangan kerja;

c. untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi;

d. untuk menciptakan keadilan dalam mendistribusikan pendapatan.

3. Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal/Anggaran

Jika ditinjau dari sisi teori, ada tiga macam kebijakan anggaran yaitu:

a. Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional (functional finance), adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja.

b. Kebijakan pengelolaan anggaran (the finance budget approach), adalah

kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap.

c. Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget), adalah

kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Tujuan kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan

jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal/anggaran dapat dibedakan menjadi empat jenis.

a. Kebijakan Anggaran Seimbang

Kebijakan anggaran seimbang, adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Ini berarti jumlah pengeluaran yang disusun pemerintah tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang didapat. Sehingga negara tidak perlu berhutang, baik berhutang dari dalam negeri maupun ke luar negeri. Dalam masa depresi (kelesuan ekonomi), sebaiknya negara tidak menggunakan kebijakan anggaran seimbang karena bisa memperburuk keadaan ekonomi. Pada masa depresi penerimaan negara sangat rendah sehingga negara perlu mendapat pinjaman untuk memperbaiki perekonomian. Dengan demikian, negara tidak bisa melakukan kebijakan anggaran seimbang. Adapun kebijakan anggaran yang tepat digunakan pada masa depresi adalah kebijakan anggaran defisit.

b. Kebijakan Anggaran Defisit

Kebijakan anggaran defisit yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Karena pengeluaran lebih besar daripada penerimaan maka negara mengalami defisit (kekurangan) anggaran. Pada umumnya, kebijakan anggaran deficit ditempuh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ibaratnya, seorang pengusaha yang kekurangan modal untuk memajukan usaha dan ekonominya, berutang pada pihak lain untuk memperoleh tambahan modal sehingga dapat memajukan usaha dan ekonominya. Asalkan

bekerja dan berusaha dengan jujur, tidak boros, tidak dikorupsi oleh para pegawai, tentu usahanya itu bisa maju. Demikian halnya dengan Indonesia, walaupun negara melakukan kebijakan anggaran defisit, asalkan tidak dikorupsi, Indonesia pasti mampu memajukan perekonomiannya.

c. Kebijakan Anggaran Surplus

Kebijakan anggaran surplus, yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih kecil dari penerimaan. Kebijakan ini umumnya dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi (kenaikan harga akibat terlalu banyak jumlah uang yang beredar). Dengan memperkecil jumlah pengeluaran (belanja), diharapkan jumlah permintaan terhadap barang dan jasa tidak

meningkat. Jika permintaan terhadap barang dan jasa tidak meningkat, maka harga barang dan jasa juga tidak akan naik, ini berarti inflasi bisa dicegah.

d. Kebijakan Anggaran Dinamis

Kebijakan anggaran dinamis, yaitu kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar (tidak statis). Anggaran yang dinamis diperlukan karena semakin hari semakin banyak kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan yang harus dibiayai negara, yang membutuhkan dana lebih besar.

E. Pajak

Pajak merupakan bagian dari kebijakan fiskal (kebijakan anggaran), karena tindakan menaikkan atau menurunkan pajak dilakukan dalam rangkamengelola anggaran negara. Misalnya, jika pemerintah ingin menaikkan pendapatan negara maka cara yang ditempuh di antaranya menaikkan tariff pajak, menambah jenis pajak baru, mengoptimalkan cara pemungutan pajak, dan membasmi korupsi dalam perpajakan. Pajak sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Pada zaman dulu kerajaan-kerajaan besar akan mewajibkan kerajaan-kerajaan yang dikuasainya agar menyerahkan upeti atau persembahan berupa emas, batu berharga, uang atau benda-benda berharga lain sebagai bukti kesetiaan. Kadangkala upeti juga bisa berwujud manusia seperti para budak, perempuan atau seseorang yang diinginkan oleh kerajaan penguasa. Pada zaman sekarang, upeti sudah tidak berlaku lagi dan kedudukannya digantikan oleh pajak sebagai salah satu kewajiban masyarakat terhadap negara.

1. Arti Pajak

Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat balas jasa (kontraprestasi) secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif negara. Contoh pajak yang wajib dibayar rakyat adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta bea meterai. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif, guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Yang dimaksud pengeluaran kolektif adalah pengeluaran untuk kepentingan bersama.

Dari pengertian pajak di atas, pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. merupakan iuran wajib (dapat dipaksakan oleh pemerintah);

b. dipungut berdasarkan norma-norma hukum (undang-undang);

c. tidak mendapat balas jasa secara langsung; dan

d. digunakan untuk membiayai pengeluaran kolektif pemerintah.

2. Arti Pungutan Resmi Lain

Untuk meningkatkan pendapatan negara, selain mewajibkan masyarakat membayar pajak, pemerintah juga melakukan pungutan resmi lainnya. Bentuk pungutan resmi lain tersebut adalah:

a. Retribusi, yaitu pungutan yang dilakukan dengan pemberian jasa atau fasilitas langsung dari negara kepada pihak yang dipungut. Contoh retribusi adalah karcis masuk terminal, karcis masuk tempat wisata, iuran sampah, iuran parkir dan iuran keamanan.

b. Sumbangan, yaitu sejumlah dana yang disumbangkan masyarakat kepada pemerintah. Contoh: SWPJ (Sumbangan Wajib Perbaikan Jalan) dan SWDKLLJR (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan Raya).

3. Dasar Hukum dan Fungsi Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat, pemerintah memiliki dasar hukum yaitu:

a. UUD 1945 pasal 23 A (sesudah diamandemen) yang berbunyi: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.

b. Undang-Undang Perpajakan yang sudah disempurnakan (terbaru)

terdiri atas:

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan.

5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini mengatur berbagai ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak memiliki beberapa fungsi, sebagai berikut.

a. Pendapatan Negara (Fungsi Budgeter)

Pada saat sekarang, pajak merupakan sumber terbesar pendapatan negara. Coba kalian amati kembali APBN tahun 2001 pada Bab 2. Sebelumnya, Indonesia pernah menggantungkan pendapatan pada sektor migas. Karena harga migas menurun dan produksinya juga sudah tidak seimbang dengan jumlah konsumsi di dalam negeri, pemerintah kemudian mengalihkan perhatian pada sektor pajak. Dengan memperbaiki tata cara perpajakan, sekarang pajak merupakan sumber utama pendapatan negara.

b. Alat Pengatur Kegiatan Ekonomi (Fungsi Regulasi)

Pajak dapat digunakan pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi, misalnya, jika pemerintah ingin meningkatkan daya saing barang dalam negeri, pemerintah bisa menurunkan tarif pajak ekspor sehingga barang dalam negeri bisa dijual dengan harga yang lebih murah. Jika harga lebih murah, negara lain lebih tertarik untuk membeli barang Indonesia. Dan, jika pemerintah ingin melindungi industri dalam negeri, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak impor bagi barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri. Sedangkan untuk bahan baku industri yang masih diimpor, pemerintah harus menetapkan tarif pajak impor yang rendah atau kalau perlu tarif pajak impornya = 0 (tidak ada pajaknya sama sekali). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian.

c. Alat Pemerataan Pendapatan (Fungsi Distribusi)

Pajak yang sudah menjadi pendapatan utama negara digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Penggunaan pajak untuk pembangunan harus dilakukan secara merata ke seluruh wilayah tanah air. Tidak terpusat di satu wilayah saja. Selain itu, dengan pajak tersebut, pemerintah dapat mensubsidi masyarakat miskin, seperti subsidi pupuk bagi petani atau subsidi dalam bentuk RASKIN (beras untuk rakyat miskin) agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan di

Kemudian, untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin, pemerintah bisa menaikkan tarif pajak atas penjualan barangbarang mewah yang umumnya hanya dibeli oleh orang-orang kaya. Dengan semua cara di atas, diharapkan dapat tercipta pemerataan pendapatan dimasyarakat.

d. Alat untuk Menstabilkan Ekonomi (Fungsi Stabilisasi)

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, misalnya dengan menetapkan pajak yang tinggi, pemerintah dapat mengatasi inflasi, karena jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Dan, untuk mengatasi deflasi atau kelesuan ekonomi, pemerintah dapat menurunkan pajak . Dengan menurunkan pajak, jumlah uang yang beredar dapat ditambah sehingga kelesuan ekonomi yang di antaranya ditandai dengan sulitnya pengusaha memperoleh modal dapat diatasi. Dengan demikian, perekonomian diharapkan senantiasa dalam keadaan stabil.

4. Sistem Pemungutan Pajak dan Asas

Pemungutan Pajak Agar berjalan lancar, pelaksanaan pemungutan pajak kepada masyarakat

harus menggunakan sistem tertentu.

a. Sistem Pemungutan Pajak

Ada empat macam sistem pemungutan pajak yang bisa digunakan, yaitu sebagai berikut.

1) Official Assesment System

Dalam sistem ini, penghitungan pajak dilakukan oleh aparatur pajak atau kantor pajak. Si wajib pajak tinggal membayar hasil perhitungan pajak yang sudah dihitung oleh aparatur pajak atau kantor pajak.

2) Self Assesment System

Dalam sistem ini penghitungan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak dan kemudian membayar pajak yang sudah dihitungnya.

3) Semi-Self Assesment System

Dalam sistem ini penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak bersama dengan aparatur pajak. Kemudian wajib pajak membayar pajak yang sudah dihitung bersama tersebut.

4) With Holding System

Dalam sistem ini penghitungan pajak tidak dilakukan oleh wajib pajak dan aparatur pajak, tetapi dilakukan oleh pihak ke tiga yang ditunjuk. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, pemungutan pajak penghasilan menggunakan Self

Assesment System dan pemungutan pajak penjualan atas barang mewah menggunakan With Holding System.

b. Asas Pemungutan Pajak

Agar tercipta keadilan dan tidak memberatkan masyarakat, dalam pemungutan pajak perlu diperhatikan asas-asas atau prinsip-prinsip pemungutan pajak seperti yang sudah dikemukakan oleh Adam Smith yang ebih dikenal dengan istilah Smith’s Canon, yang meliputi:

1) Prinsip Keadilan/Kesamaan (Equity)

Pemungutan pajak harus adil dan sesuai dengan kemampuan masingmasing wajib pajak.

2) Prinsip Kepastian (Certainly)

Pemungutan pajak harus jelas dan pasti sehingga bisa dimengerti oleh wajib pajak serta memudahkan perhitungan dan administrasi.

3) Prinsip Kelayakan (Convenience)

Pemungutan pajak jangan sampai memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak bisa merasa senang dalam membayar pajak. Bahkan, jika ada kelebihan dalam pembayaran pajak, pemerintah wajib mengembalikannya pada wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan.

4) Prinsip Ekonomi (Economy)

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat ekonomi, yaitu hasil pajak mampu memenuhi kebutuhan negara dan pemungutan pajak tidak menghambat kemajuan ekonomi.

5. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar pembebanan besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak, yang umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase (%).

Berikut ini adalah macam-macam tarif pajak:

a. Tarif Tetap, yaitu tarif pajak yang ditetapkan dalam nilai rupiah tertentu yang jumlahnya tetap (tidak berubah). Contoh: pajak meterai atau bea meterai yang tarifnya tetap, yaitu sebesar Rp3.000,- dan Rp6.000,-.

b. Tarif Proporsional, yaitu tarif pajak yang menggunakan persentase tetap terhadap berapa pun jumlah objek pajak sehingga jika dihitung, besarnya pajak akan proporsional (sebanding) dengan besarnya jumlah objek pajak. Contoh: tarif PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah sebesar 0,5% dari berapa pun jumlah objek pajak.

c. Tarif Progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin meningkat jika jumlah objek pajak semakin bertambah. Contoh: Tarif pajak penghasilan yang ditentukan sebagai berikut:

1) Penghasilan 0 – Rp25.000.000,- tarifnya 5%.

2) Penghasilan di atas Rp25.000.000,- – Rp50.000.000,- tarifnya 10%.

3) Penghasilan di atas Rp50.000.000,- – Rp100.000.000,- tarifnya 15%, dan seterusnya.

d. Tarif Regresif/Degresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya justru semakin menurun jika jumlah objek pajak semakin bertambah. Contoh:

1) Jumlah objek pajak 0 – Rp25.000.000,- tarifnya 15%.

2) Jumlah objek pajak di atas Rp25.000.000,- – Rp50.000.000,- tarifnya12,5%.

3) Jumlah objek pajak di atas Rp50.000.000,- – Rp100.000.000,- tarifnya 10%, dan seterusnya.

Di Indonesia, penentuan besar kecilnya tarif pajak ditetapkan dalam undang-undang. Karena berbentuk undang-undang, maka dalam menentukan besar kecilnya tarif pajak dan segala hal tentang perpajakan pemerintah harus membahasnya dengan DPR untuk mendapat persetujuan

bersama. Dengan adanya DPR sebagai wakil rakyat, diharapkan tarif pajak yang ditetapkan tidak memberatkan rakyat dan sekaligus dapat ikut menunjang pendapatan negara.

6. Jenis Pajak

Berbagai macam pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan sifat, subjek pajak, objek pajak dan instansi pemungut.

a. Jenis Pajak Menurut Sifatnya

1) Pajak Langsung (Direct Tax)

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala pada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak (kohir) yang dibuat oleh kantor pajak. Pada intinya, surat ketetapan pajak (kohir) memuat berapa besar pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus dipikul

sendiri oleh si wajib pajak, sebab pajak ini tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, berbeda dengan pajak tidak langsung yang bebannya bisa dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung yaitu pajak penghasilan dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

2) Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak hanya jika wajib pajak melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu. Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, pajak hanya bisa dipungut jika terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contoh pajak tidak langsung yaitu, pajak penjualan atas barang mewah. Pajak ini hanya bisa dikenakan, jika ada wajib pajak yang melakukan penjualan barang mewah. Jika wajib pajak sering melakukan penjualan barang mewah maka dia akan sering pula dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Umumnya demi perhitungan bisnis, para wajib pajak penjualan atas barang mewah (biasanya para pengusaha) akan mengalihkan beban pajak yang ditanggungnya kepada konsumen yang membeli barang mewah. Caranya? Gampang sekali, yaitu dengan menaikkan harga jual barang mewah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pajak tidak langsung merupakan pajak yang tidak harus dipikul sendiri oleh wajib pajak, tetapi bisa dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung lainnya adalah pajak pertambahan nilai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak ekspor.

c. Jenis Pajak Menurut Objek Pajak

Berdasarkan objek pajak (sesuatu hal yang dikenakan pajak), pajak dapat dibedakan menjadi:

1) Objek pajak perbuatan, seperti PPn (Pajak Pertambahan Nilai).

2) Objek pajak kejadian, seperti Bea Masuk dan Bea Keluar.

3) Objek pajak keadaan, seperti Pajak Penghasilan, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

4) Objek pajak pemakaian seperti Bea Meterai dan Cukai.

d. Jenis Pajak Menurut Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungut, pajak dapat dibedakan menjadi:

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Meterai.

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat I (Propinsi) maupun pemerintah daerah tingkat II (kabupaten atau kota).

Contoh: Pajak Radio, Pajak Televisi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Sarang Burung Walet.

7. Sistem Perpajakan di Indonesia dan Cara Menghitung Pajak

Dalam rangka menempatkan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, pemerintah senantiasa melakukan langkah-langkah pembaruan dalam sistem perpajakan, dengan tujuan memperbaiki kinerja sistem perpajakan dan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan negara dari pemungutan pajak. Dengan melakukan pembaruan tersebut, diharapkan sistem perpajakan

yang baru akan memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

a. praktis dan mudah;

b. adil dan merata dalam pengenaan dan pembebanannya;

c. adanya kepastian hukum bagi wajib pajak dan petugas pajak;

d. menutup peluang terjadinya perbuatan penggelapan pajak, kecurangan petugas pajak dan sejenisnya;

e. mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Contoh pembaruan sistem perpajakan yang sudah dilakukan pemerintah di antaranya dengan mengubah undang-undang perpajakan yang sudah tidak sesuai seperti:

a. Mengubah UU No. 9 Tahun 1999 dengan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Mengubah UU No. 10 Tahun 1994 dengan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

c. Mengubah UU No. 11 Tahun 1994 dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Selain itu, pemerintah juga membuat undang-undang baru yaitu:

a. UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk menghindari perbedaan penafsiran tentang semua undangundang perpajakan maka pemerintah menjabarkan semua undang-undang tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Dirjen Pajak. Berikut ini kita akan membahas satu per satu undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang semuanya merupakan pajak pusat (pajak

yang dipungut pemerintah pusat), yaitu sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang ini memuat ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang di antaranya berisi:

1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Dirjen Pajak untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

2) Yang dimaksud Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut undang-undang perpajakan diharuskan melakukan kewajiban pajak.

3) Yang dimaksud NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan.

4) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak.

5) Jika dalam jangka waktu tertentu Wajib Pajak tidak mengisi dan menyerahkan Surat Pemberitahuan, maka akan dikenakan denda.

6) Tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak serta cara mengangsur dan menunda pajak, diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

7) Memuat penjelasan berbagai sanksi (hukuman) jika terjadi kelalaian dalam perpajakan, baik bagi wajib pajak maupun bagi aparat pajak.

b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Undang-undang ini mengatur tentang Pajak Penghasilan yang di antaranya meliputi:

1) Subjek Pajak Penghasilan

Pihak-pihak yang merupakan subjek pajak penghasilan yang berkewajiban membayar pajak penghasilan adalah:

a) Orang pribadi atau warisan yang belum terbagi.

b) Badan seperti PT, CV, BUMN, BUMD, Firma, Koperasi,

Organisasi Dana Pensiun, dan Organisasi Sosial Politik.

c) Bentuk usaha tetap yang lain.

2) Objek Pajak Penghasilan

Berbagai macam penghasilan dapat dijadikan objek pajak penghasilan.

Adapun yang dimaksud dengan penghasilan sebenarnya adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Berikut ini adalah berbagai penghasilan yang bisa dijadikan objek pajak penghasilan:

a) Imbalan dari pekerjaan atau jasa yang diterima, seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi dan uang pensiun.

b) Hadiah.

c) Laba Usaha.

d) Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta.

e) Penerimaan kembali pajak.

f) Bunga, termasuk diskonto, premium dan sejenisnya.

g) Dividen, termasuk dividen perusahaan asuransi dan SHU koperasi.

h) Royalti.

i) Sewa dan penghasilan lain yang sejenis.

j) Penerimaan dan perolehan dari pembayaran berkala.

k) Keuntungan dari selisih kurs mata uang asing.

l) Selisih lebih dari penilaian kembali aktiva.

m) Premi Asuransi.

n) Iuran yang diperoleh berdasarkan volume usaha.

o) Tambahan kekayaan neto, yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

p) Keuntungan dari pembebasan utang.

3) Penghasilan Tidak Kena Pajak

Siapa pun subjek pajak yang memiliki objek pajak penghasilan maka dia akan dikenai pajak penghasilan. Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan, penghasilan yang dimiliki subjek pajak harus dikurangi dulu dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Penghasilan yang harus dikurangi PTKP hanyalah penghasilan yang berasal dari gaji, upah, dan pensiun. Selain itu, tidak perlu dikurangi PTKP, misalnya, Reza yang belum menikah bekerja di perusahaan dan memiliki penghasilan setahun Rp5.000.000,-. Ini berarti, besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar Reza dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Neto setahun Rp5.000.000,-

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp2.880.000,- (besarnya ditentukan undang-undang).

Penghasilan Kena Pajak Rp2.120.000,-

Pajak Penghasilan yang harus dibayar Reza:

5% x Rp2.120.000,- = Rp106.000,- setahun.

Dengan demikian, besar pajak penghasilan yang harus dibayar Rezatiap bulan adalah = Rp160.000,-

12 = Rp8.833,-

Dalam dunia perpajakan, Pajak Penghasilan yang harus dibayar biasa disebut dengan istilah: Pajak Penghasilan Terutang. Selanjutnya, berikut ini akan diuraikan besarnya PTKP untuk

berbagai keadaan:

Tabel 3.8 Besarnya PTKP

Besarnya PTKP Keadaan
Rp2.880.000,-

Rp1.440.000,-

Rp2.880.000,-

 

 

Rp1.440.000

– Untuk wajib pajak diri pribadi

– Tambahan untuk wajib pajak menikah

– Tambahan untuk seorang istri yang

penghasilannya digabung dengan penghasilan

suami.

-Tambahan untuk setiap anggota keluarga

sedarah dan keluarga semenda dalam garis

keturunanlurus serta anak angkat, yang

menjadi tanggungan sepenuhnya, paling

banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Dengan adanya ketentuan mengenai PTKP di atas maka orang yang memiliki gaji atau penghasilan neto setahun sebesar Rp2.880.000,- atau kurang dari itu, tidak perlu membayar pajak penghasilan kepada negara. Itu berarti, pajak penghasilan bersifat adil karena

tidak dikenakan pada mereka yang berpenghasilan kurang. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, penghasilan yang harus dikurangi PTKP hanyalah penghasilan yang berasal dari gaji, upah

atau pensiun. Selain itu, seperti penghasilan dari hadiah, royalti, honorarium, komisi, bea siswa dan sejenisnya tidak perlu dikurangi PTKP.

4) Tarif Pajak Penghasilan

Seperti contoh di atas (Pajak Penghasilan Reza) maka pajak penghasilan dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak (yang berbentuk persentase) dengan jumlah penghasilan kena pajak.

Besarnya tarif pajak penghasilan ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Tarif Pajak Penghasilan

NO Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
1 Sampai dengan Rp25.000.000,- 5%
2 Rp25.000.000,00 – Rp50.000.000,- 10%
3

 

4

 

5

Di atas Rp50.000.000,- –Rp100.000.000,-

 

Di atas Rp100.000.000,- –Rp200.000.000,-

 

 

Di atas Rp200.000.000,-

15%

 

25%

 

35%

5) Contoh Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Contoh 1:

Idwan memiliki penghasilan neto sebulan Rp400.000,-. Maka besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar Idwan adalah: Penghasilan setahun = 12 x Rp400.000,- = Rp4.800.000,-

PTKP (diri pribadi) = Rp2.880.000,- –

PKP (Penghasilan Kena Pajak) = Rp1.920.000,-

Pajak penghasilan terutang = 5% x Rp1.920.000,- = Rp96.000,- (setahun).

Jadi, pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Idwan per bulan adalah

Rp96.000,-

= Rp8.000,-

12

Contoh 2:

Gunawan yang sudah menikah dan memiliki 4 orang anak, bekerja dengan gaji per bulan Rp1.000.000, pada PT Sentosa. PT ini mengikuti program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) sehingga perusahaan membayar untuk Gunawan premi asuransi kecelakaan kerja Rp5.000, per bulan dan premi asuransi kematian Rp3.000,-per bulan. PT Sentosa juga mengikuti program jaminan hari tua dan pensiun, oleh karena itu Gunawan harus membayar iuran jaminan hari tua

Rp20.000,- per bulan dan iuran pensiun Rp25.000,- per bulan. Pada Gunawan juga dikenakan biaya jabatan 5% dari gaji. Berdasarkan data di atas maka besarnya pajak penghasilan yang

harus dibayar Gunawan dihitung sebagai berikut:

Gaji sebulan = Rp1.000.000,-

Premi asuransi kecelakaan kerja = Rp5.000,-

Premi asuransi kematian = Rp 3.000,-

Penghasilan bruto = Rp1.008.000,-

Dikurangi

Biaya jabatan 5% x Rp1.008.000,- = Rp50.400,-

(semua pegawai tetap dan penerima pensiun akan dikurangi biaya jabatan sebesar 5%).

Iuran pensiun = Rp25.000,-

Iuran jaminan hari tua = Rp20.000,-

Total pengurangan = Rp95.400,-

Penghasilan neto sebulan

(Rp1.008.000,- – Rp 95.400,-) = Rp912.600,-

Penghasilan neto setahun

12 x Rp912.600,- = Rp10.951.200,-

PTKP setahun:

– Wajib pajak diri pribadi Rp2.880.000,-

– Tambahan wajib pajak kawin Rp1.440.000,-

– Tambahan 3 orang anak @ Rp1.440.000,- Rp4.320.000,- + (yang 1 anak tidak dihitung)

Total PTKP = Rp8.640.000,-

PKP (Penghasilan Kena Pajak) setahun (Rp10.951.200,- – Rp8.640.000,-) = Rp2 .311.000,-

Besar pajak penghasilan = 5% x Rp2.311.000,- = Rp115.560,- Dengan demikian, besar pajak penghasilan tiap bulan adalahRp115.560,-

12= Rp9.630,-

Contoh 3:

Jika dua contoh di atas menggambarkan cara perhitungan pajak penghasilan yang berasal dari gaji, berikut ini diberikan contoh cara menghitung pajak penghasilan yang berasal dari hadiah. Pajak penghasilan dari hadiah tidak perlu dikurangi PTKP. Ali pemain tenis yang tinggal di Jakarta menjadi juara dalam suatu turnamen dan mendapat hadiah Rp30.000.000,-. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar Ali adalah:

5% x Rp25.000.000,- = Rp1.250.000,-

10% x Rp5.000.000,- = Rp500.000,- +

Rp1.750.000,-

Keterangan:

Dari hadiah Rp30.000.000,-, yang Rp25.000.000,- dikenai tarif pajak 5%, dan sisanya Rp5.000.000,- dikenai tarif pajak 10%. Lihat lagi aturan tentang tarif pajak pada uraian sebelumnya.

c. Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai

(PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Isi dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 meliputi hal-hal berikut.

1) Objek PPn dan PPnBM

Yang menjadi objek pajak ini adalah penyerahan barang dan jasa dari produsen ke produsen lain, dari produsen ke perantara perdagangan, atau dari produsen langsung ke konsumen. Tidak semua penyerahan barang dan jasa akan terkena PPn dan PPnBM. Yang dikenai PPn dan PPnBM hanyalah penyerahan barang dan jasa tertentu yang dikenai pajak menurut undang-undang yang disebut dengan istilah BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak). Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak) sehingga harus dikenakan PPn, kecuali barang dan jasa berikut:

a) Barang yang tidak dikenai PPn

(1) Barang hasil tambang atau hasil pengeboran seperti minyak

mentah, gas bumi dan lain-lain.

(2) Barang kebutuhan pokok seperti gabah, jagung, sagu, kedelai

dan garam.

(3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran dan

yang sejenis.

(4) Uang, emas batangan dan surat-surat berharga.

b) Jasa yang tidak dikenai PPn

(1) Jasa pelayanan kesehatan seperti jasa dokter, jasa bidan dan jasa laboratorium.

(2) Jasa pelayanan sosial seperti jasa panti asuhan dan jasa pemakaman.

(3) Jasa pengiriman surat dengan prangko oleh PT Pos Indonesia.

(4) Jasa perbankan, asuransi dan swaguna usaha (leasing).

(5) Jasa keagamaan seperti jasa rumah ibadah dan jasa dakwah.

(6) Jasa pendidikan seperti jasa sekolah dan jasa kursus.

(7) Jasa kesenian dan hiburan yang sudah terkena pajak tontonan.

(8) Jasa penyiaran yang bukan bersifat iklan.

(9) Jasa angkutan umum baik darat maupun laut.

(10)Jasa tenaga kerja termasuk penyediaan dan penyelenggaraan latihan tenaga kerja.

(11)Jasa perhotelan meliputi jasa sewa kamar dan ruangan tertentu.

(12)Jasa pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, seperti jasa pemberian IMB (izin mendirikan bangunan) dan pembuatan KTP. Jika PPn bisa dikenakan pada barang dan jasa, maka PPnBM hanya dikenakan pada barang. Oleh karena itu, namanya PPnBM (Pajak

Penjualan atas Barang Mewah) tidak ada PPnJM (Pajak Penjualan atas Jasa Mewah).

Semua barang mewah akan dikenakan dua pajak, yaitu PPn dan PPnBM, maksud penggunaan PPnBM adalah menciptakan keadilan dalam pembebanan pajak sekaligus mengurangi pola hidup mewah yang tidak produktif. Adapun contoh barang mewah menurut SK

Menkeu dan Pemberdayaan BUMN nomor 570/KMK.04/2000 adalah sebagai berikut:

(1) Barang mewah yang dikenakan tarif pajak 10%. Contoh: susu ragi, yoghurt, keju.

(2) Barang mewah yang dikenakan tarif pajak 20%. Contoh: film foto, lensa objektif, teropong ganda dan kamera.

(3) Barang mewah yang dikenakan tarif pajak 30%. Contoh: kapal, bola golf, dan peralatan ski air.

(4) Barang mewah yang dikenakan tarif pajak 40%. Contoh: Bir, minuman alkohol, permadani sutra, pelana, koper kulit dan pakaian yang berharga Rp300.000,- ke atas.

(5) Barang mewah yang dikenakan tarif pajak 70%. Contoh: jam tangan, barang yang terbuat dari batu mulia dan vodka.

c) Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Ada 5 macam DPP yang bisa digunakan untuk menghitung besarnya

pajak yaitu:

(1) Harga jual;

(2) Penggantian, yaitu uang yang diterima pemberi jasa (penghasil jasa) karena telah menyerahkan jasa kena pajak (JKP);

(3) Nilai impor;

(4) Nilai ekspor;

(5) Nilai lain yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan.

Contoh:

Dalam kegiatan impor, yang menjadi DPP adalah nilai impor,dalam penjualan barang kena pajak yang menjadi DPP adalah harga jual dan dalam penyerahan Jasa Kena Pajak yang menjadi DPP adalah penggantian.

d) Tarif Pajak

e. Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Undang-undang ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2000 yang mengatur tentang penetapan besarnya bea meterai. Selengkapnya UU No. 13 Tahun 1985 dan PP No. 24 Tahun 2000 memuat tentang:

1) Objek Bea Meterai

Yang merupakan objek bea meterai adalah dokumen-dokumen yang berbentuk sebagai berikut:

a) Surat perjanjian dan surat lain yang digunakan sebagai alat pembuktian.

b) Akta-akta Notaris dan salinannya.

c) Akta-akta yang dibuat PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan rangkap-rangkapnya.

d) Surat-surat yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening bank, yang memberitahukan saldo rekening di bank dan surat-surat yang berisi pengakuan bahwa sebagian atau seluruh utang telah dilunasi.

e) Surat-surat berharga seperti wesel, promes, aksep dan cek.

f) Efek seperti saham dan obligasi.

Adapun dokumen-dokumen yang berbentuk: surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti pengiriman dan penerimaan barang, segala bentuk ijazah, akta kelahiran, surat nikah, tanda terima gaji dan yang sejenisnya, tanda penerimaan uang negara, tanda penerimaan uang intern organisasi, semua jenis kuitansi, surat gadai, dan kupon pembagian keuntungan tidak dikenakan bea meterai.

2) Tarif Bea Meterai

Tarif Bea Meterai ada dua macam yaitu Rp3.000,- dan Rp6.000,- dengan

ketentuan sebagai berikut.

a) Bea Meterai Rp3.000,- dikenakan pada dokumen berikut:

(1) Surat yang memiliki harga nominal lebih dari Rp250.000,- tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000,- yang menyebut penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening bank, yang memberitahukan saldo rekening di bank

dan surat pengakuan bahwa sebagian atau seluruh utang telah  dilunasi.

(2) Surat berharga seperti wesel, promes dan aksep yang memiliki harga nominal lebih dari Rp250.000,- tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000,-.

(3) Efek seperti saham dan obligasi yang berharga nominal lebih dari Rp250.000,- tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000,-.

(4) Cek dan bilyet giro yang berharga nominal lebih dari Rp250.000,-.

b) Bea Meterai Rp6.000,- dikenakan pada dokumen berikut:

(1) Surat yang memiliki harga nominal lebih dari Rp1.000.000,- yang menyebut penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening bank, yang memberitahukan saldo rekening di bank dan surat pengakuan bahwa sebagian atau seluruh utang telah dilunasi.

(2) Surat berharga seperti wesel, promes dan aksep yang berharga nominal lebih dari Rp1.000.000,-.

(3) Efek seperti saham dan obligasi yang berharga nominal lebih dari Rp1.000.000,-.

(4) Surat perjanjian dan surat lain seperti surat kuasa, surat hibah dan surat pernyataan yang dibuat dengan tujuan sebagai alat pembuktian.

(5) Akta-akta Notaris dan salinan-salinannya.

(6) Akta-akta PPAT dan rangkap-rangkapnya.

EVALUASI AKHIR BAB

A. Pilih jawaban yang paling tepat!

1. APBN diartikan sebagai suatu daftar yang memuat perincian sumbersumber. . . .

A. Pendapatan dan investasi negara selama 1 tahun

B. Pendapatan dan pengeluaran menteri selama 2 tahun

C. Pendapatan negara dan pengeluaran negara selama 1 tahun

D. Pendapatan dan pengeluaran negara selama 5 tahun

E. Penghasilan, investasi dan tabungan negara selama 1 tahun

2. Dengan adanya APBN, pemerintah dapat membagikan pendapatan yang diterima sesuai dengan sasaran yang dituju. ini adalah fungsi . . . .

A. Distribusi

B. Alokasi

C. Efisiensi

D. Disposibility

E. Stabilisasi

3. Jika RAPBN ditolak maka pemerintah . . . .

A. Membuat RAPBN yang baru

B. Membujuk DPR agar diterima

C. Mengadakan demonstrasi

D. Mengundurkan diri

E. Menggunakan APBN tahun lalu

4. Pertanggungjawaban APBN dibuat pemerintah dalam bentuk . . . .

A. PAN (Pertanggungjawaban Anggaran Negara)

B. PAN (Perhitungan Anggaran Negara)

C. PAP (Perhitungan Anggaran Pemerintah)

D. DAP (Daftar Anggaran Pemerintah)

E. DAN (Daftar Anggaran Negara)

5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan termasuk . . . .

A. Penerimaan bukan pajak

B. Bagian laba BUMN

C. Penerimaan pajak perdagangan internasional

D. Penerimaan pajak dalam negeri

E. Penerimaan negara bukan pajak

6. Perhatikan daftar berikut

1. Belanja Barang

2. Pembayaran Proyek

3. Dana alokasi khusus

4. Subsidi non-BBM

5. Pembiayaan pembangunan rupiah

6. Pembayaran bunga utang

yang merupakan pengeluaran rutin adalah . . . .

A. 1, 3, 4   D. 1, 4, 6

B. 2, 4, 6   E. 1, 5, 6

C. 2, 3, 5

7. Sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, periode APBN berubah menjadi . . . .

A. 1 Mei – 31 April tahun buku

B. 1 April – 31 Maret tahun buku

C. 1 Januari – 31 Desember tahun yang sama

D. 1 Januari – 31 Desember tahun yang sama

E. 1 Mei – 31 Desember tahun yang sama

8. Perhatikan daftar berikut

1. dapat mengatur kebijakan kredit

2. Memberi pedoman bagi kegiatan perekonomian

3. Mengurangi jumlah korupsi

4. Dapat memengaruhi perubahan perekonomian secara keseluruhan

5. Dapat memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan

6. Dapat meningkatkan pengawasan anggaran

Yang merupakan dampak (pengaruh) APBN terhadap perekonomian adalah pernyataan . . . .

A. 2, 4, 5      D. 1, 3, 5

B. 1, 2, 3      E. 3, 4, 6

C. 2, 4, 6

9. Landasan hukum disusunnya APBD adalah . . . .

A. UU No 32 th. 2003, UU No 33 th. 2004 dan Kep. Mendagri No 29 th. 2002

B. UU. No. 30 th. 2003, UU. No 33 th. 2004 dan Keppres No 29 th. 2002

C. UUD 1945 Pasal 23 dan Keppres No. 29 tahun 2002

D. UU No 32 th. 2003, UU No 33 th. 2003 dan Kep. Mendagri No 29 th. 2002

E. UU No 29 th. 2000 dan Kep. Mendagri No 29 th. 2002

10. APBD menjadi pedoman untuk menilai atau mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pernyataan tersebut merupakan salah satu fungsi APBD, yaitu sebagai fungsi . . . .

A. Perencanaan    D. Alokasi

B. Otorisasi          E. Distribusi

C. Pengawasan

11. Yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh semua pengguna anggaran di daerah adalah . . . .

A. RAPBD           D. SASK

B. RASK              E. PAD

C. DASK

12. Yang dikategorikan sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah . . . .

A. Dana Bagi Hasil, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

B. Pajak Daerah, Dana Darurat, Hibah

C. Dana Alokasi Umum, hibah, Pajak Daerah

D. Retribusi Daerah, Pajak Daerah, Dana Darurat

E. Retribusi Daerah, Pajak Daerah, Pendapatan Bunga

13. Perhatikan daftar berikut.

1. Belanja Pelayanan Publik 4. Belanja Non-Darurat

2. Belanja Pajak 5. Belanja Tidak Tersangka

3. Belanja Aparatur Daerah 6. Belanja Asli Daerah

Yang termasuk Pos-pos pembelanjaan daerah adalah . . . .

A. 1, 2, 5               D. 3, 4, 6

B. 1, 3, 5               E. 1, 2, 6

C. 2, 4, 5

14. Berikut ini adalah tujuan kebijakan Anggaran, kecuali . . . .

A. Menciptakan lapangan kerja

B. Menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan

C. Menciptakan keseimbangan permintaan dan penawaran

D. Menciptakan stabilitas ekonomi

E. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi

15. Dari sisi teori, kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja merupakan uraian dari kebijakan . . . .

A. Anggaran strategis (Strategis Budget)

B. Stabilitas anggaran Otomatis (The Stabilizing Budget)

C. Pengelolaan Anggaran (The Finance Budget Approach)

D. Pembiayaan Fungsional (Functional Finance)

E. Anggaran Dinamis

16. Apabila suatu negara kekurangan modal untuk membiayai semua pengeluarannya (baik pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan maupun belanja daerah), sebaiknya negara tersebut melakukan kebijakan anggaran . . . .

A. Defisit        D. Ekonomis

B. Seimbang    E. Dinamis

C. Surplus

17. Dari pernyataan berikut ini, yang bukan merupakan fungsi APBN adalah . . . .

A. Untuk mengalokasikan pendapatan yang diterima sesuai sasaran yang dituju.

B. Untuk menentukan alokasi besarnya belanja pegawai, belanja barang dan lain-lain.

C. Untuk mendistribusikan pendapatan secara adil dan merata.

D. Untuk membuat kebijakan harga minimum bagi petani.

E. Untuk menstabilkan keadaan perekonomian.

18. APBN dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Misalnya dalam keadaan inflasi, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar pemerintah sebaiknya …

A. Menurunkan pajak

B. Menaikkan pajak

C. Tidak mengubah pajak

D. Meningkatkan pengeluaran

E. Mengubah manajemen pajak

19. Perhatikan pernyata berikut

1. Pemerataan 4. Efisiensi

2. Kemandirian 5. Penajaman prioritas

3. Keadilan 6. Pengoptimalan

yang merupakan asas penyusunan APBN adalah

A. 1, 2, 3          D. 2, 4, 5

B. 2, 3, 4          E. 1, 2, 6

C. 2, 4, 6

20. APBN di tetapkan setiap satu tahun sekali. Hal itu sesuai dengan bunyi …

A. UU No. 1 tahun 1994 pasal 23

B. UU No. 25 tahun 1994 pasal 26

C. Keppres No. 42 tahun 2002

D. UUD 1945 Pasal 23

E. UUD 1945 pasal 32

21. Yang bukan ciri-ciri pajak adalah . . . .

A. dipungut berdasarkan norma-norma hukum

B. merupakan iuran wajib

C. mendapat imbalan secara langsung

D. digunakan untuk membiayai pengeluaran kolektif pemerintah

E. tidak mendapat balas jasa secara langsung

22. Karcis masuk tempat wisata, iuran parkir, iuran sampah adalah contoh dari . . . .

A. pajak                              D. PPn

B. sumbangan                     E. retribusi

C. iuran

23. Dengan menyempurnakan tata cara perpajakan, pemerintah dapat menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Pernyataan tersebut merupakan gambaran fungsi pajak sebagai. . . .

A. alat pengatur kegiatan ekonomi

B. sumber pendapatan negara

C. alat pemerataan pendapatan

D. alat untuk menstabilkan ekonomi

E. alat penyempurnaan hukum

24. Apabila wajib pajak menghitung sendiri pajak yang harus dibayarnya maka sistem pemungutan pajak yang dipakai adalah . . . .

A. Self Assesment System

B. Official Assesment System

C. Semi Self Assesment System

D. With Holding System

E. Semi Holding System

25. Sebaiknya pemungutan pajak tidak memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak merasa senang dalam membayar pajak. Hal ini merupakan asas atau prinsip . . . .

A. keadilan

B. ekonomi

C. kesenangan

D. kelayakan

E. kepastian

26. Pajak yang tidak dipungut secara berkala, tetap hanya dipungut jika terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu, serta dapat dialihkan kepada pihak lain disebut pajak . . . .

A. langsung                D. Progresif

B. pengalihan             E. pusat

C. tidak langsung

27. Penghasilan Tarif

Rp 0 – Rp50.000.000,- 8 %

Rp50.000.001 – Rp100.000.000,- 10 %

di atas Rp100.000.000,- 12 %

Tabel di atas menggambarkan tarif pajak secara . . . .

A. agresif               D. proporsional

B. degresif              E. tetap

C. progresif

28. Bapak Harun memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp200.000.000,- satu tahun maka berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar adalah . . . .

A. Rp25.000.000,-            D. Rp20.000.000,-

B. Rp50.000.000,-            E. Rp75.000.000,-

C. Rp10.000.000,-

29. Pajak penghasilan individu, yang merupakan Pajak Langsung berpengaruh terhadap besarnya . . . .

A. Pendapatan Nasional Neto            D. Pendapatan Bebas

B. Produk Nasional Neto                   E. Produk Nasional Bruto

C. Pendapatan Perseorangan

30. Berikut ini yang merupakan objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah . . . .

A. tempat pemakaman                        D. perusahaan jaket

B. hutan lindung                                 E. taman nasional

C. kantor diplomat

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!

1. Apa pengertian keuangan negara?

2. Jelaskan cara-cara penyusunan APBN!

3. Sebutkan macam-macam penerimaan dalam negeri yang tercantum dalam APBN tahun 2000!

4. Sebutkan dampak-dampak APBN terhadap perekonomian!

5. Jelaskan perubahan struktur penyajian APBN yang dimulai sejak April 2000!

6. Sebutkan jenis-jenis pembelanjaan daerah yang tercantum dalam APBD!

7. Jelaskan pengertian kebijakan anggaran!

8. Sebut dan Jelaskan jenis-jenis kebijakan anggaran jika dilihat dari perbandingan antara jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran!

9. Bagaimana menurut kalian cara-cara untuk memberantas Korupsi?

10. Jelaskan perbedaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus!

11. Jelaskan pengertian kebijakan fiskal!

12. Jelaskan perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi lain ditinjau dari sisi balas jasa, objek pemungutan dan instansi pemungut

13. Jelaskan perbedaan antara Self Assessment System dengan Semi Self Assessment System!

14. Benarkah pajak penghasilan di Indonesia menganut tarif Progresif? Jelaskan pendapatmu!

15. Apa tujuan pemerintah mengenakan NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) dalam menghitung PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)?

16. Ardi sudah menikah, tetapi belum mempunyai anak. Ardi Memiliki penghasilan Neto Rp1.000.000,- per bulan. Hitung Pajak penghasilan yang harus dibayar Ardi!

17. Pak Rusli memiliki objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai

berikut:

a. Tanah seluas 3.000 m2 dengan harga jual Rp500.000,- per m2

b. Bangunan seluas 1000 m2 dengan harga jual Rp1000.000,- per m2

c. Taman mewah seluas 500 m2 dengan harga jual Rp1.500.000,- per m2

Hitung PBB terutang yang harus dibayar oleh Pak Rusli!

18. Jelaskan perbedaan antara pajak langsung dengan pajak tidak langsung!

19. Sebutkan 5 contoh bidang jasa yang tidak dikenai PPn!

20. Jelaskan pengertian bumi dan bangunan dalam PBB (Pajak Bumi dan

Bangunan)!

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s